Dilansirdari Encyclopedia Britannica, korea utara mengembangkan paham sosialis - komunis. Facebook Twitter LinkedIn Tumblr Pinterest Reddit VKontakte Share via Email Print. Leave a Reply Cancel reply. Your email address will not be published. Required fields are marked * Comment * Name * Sistempemerintahan tertutup Korea Utara ini diperkuat oleh ideologi Juche yang dianut oleh Korea Utara, paham Juche sendiri adalah paham yang dibuat oleh mantan presiden Korut yang berpaham komunis Kim Il-Sung pada 28 Desember 1955. Paham Juche diartikan sebagai Kemandirian. ItulahPenejelasan dari Pertanyaan Korea Utara mengembangkan paham? Kemudian, kami sangat menyarankan anda untuk membaca juga soal Kajiannya tentang belajar disejajarkan dengan ilmu Fisika dan Biologi yang berorientasi pada pengalaman empirik.Beliau adalah.* lengkap dengan kunci jawaban dan penjelasannya. Apabila masih ada pertanyaan lain kalian juga bisa langsung ajukan lewat kotak Dilansirdari Encyclopedia Britannica, korea utara mengembangkan paham sosialis - komunis. JakaTekno Juga Merekomendasikan Kamu Untuk Membaca Pakta pertahanan yang dibentuk di Asia Tenggara yaitu? beserta jawaban penjelasan dan pembahasan lengkap. KoreaUtara menolak ikut serta dalam pemilihan umum yang diawasi PBB yang diselenggarakan di selatan pada 1948, yang mengarah kepada pembentukan dua pemerintahan Korea yang terpisah oleh zona demiliterisasi. Baik Korea Utara maupun Selatan mengklaim kedaulatan di atas seluruh semenanjung, yang berujung kepada Perang Korea tahun 1950. Febru oleh reza sinta Korea Selatan mengembangkan paham? liberalis - kapitalis demokrasi - kapitalis sosialis - komunis sosialis - demokrasi sosialis - Kapitalis Jawaban: A. liberalis - kapitalis Dilansir dari Encyclopedia Britannica, korea selatan mengembangkan paham liberalis - kapitalis. . Sistem pemerintahan Korea Utara – Korea Utara merupakan sebuah negara yang letaknya berada di bagian utara semenanjung korea, Asia Timur. pada awalnya, negara ini bersatu dengan negara Korea Selatan. Namun, kedua negara tersebut berpisah pada tahun 1948. Hal ini dikarenakan, negara Korea Utara Menolak untuk itu dalam pemilihan umum yang diawasi oleh tersebut akhirnya berujung pada perang saudara yang berlangsung pada tahun 1950. Hingga saat ini negara Korea Utara berdiri sendiri dan resmi terpisah dari Korea Selatan. Demikian pula sistem pemerintahan Korea Utara juga berbeda dengan Korea Selatan. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini, yuk simak ulasan selengkapnya berikut ini. Struktur Kepemimpinan Korea Utara Berdasarkan konstitusi Korea Utara yang telah direvisi pada tahun 2012, struktur kepemimpinan negara ini telah berubah dan tidak sama seperti sebelumnya. Nah, berikut strukturnya Lembaga Kepresidenan Setelah wafatnya presiden Kim II Sung, saat ini tugas Kepresidenan dan fungsinya selaku kepala negara dipegang oleh President of The Presidium of The Supreme People’s Assembly. Yang bisa juga disebut dengan SPA. Pada saat ini yang menjabat sebagai SPA adalah Kim Yong Nam dan dibantu oleh dua orang wakil ketua. Selain itu juga dibantu oleh beberapa anggota presidium. Kim Yong Nam merupakan kepala negara sekaligus pejabat tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Korea Utara lho. Terdapat beberapa lembaga yang berada di bawah kepemimpinannya Kim Jong Nam. Diantaranya seperti First Secretary, First Chairman dan Supreme Commander. Lembaga legislatif Pada lembaga legislatif ini SPA juga menjabat sebagai badan legislatif yang dipimpin oleh Choe Thae Bok, yang juga menjalankan fungsi perwakilan rakyat. Jika di Indonesia disebut dengan DPR. Sedangkan lembaga eksekutif atau yang bisa disebut juga sebagai administrasi pemerintah ini fungsinya dilaksanakan oleh sebuah kabinet. Pemimpin kabinet ini bisa disebut dengan seorang Premier. Sejak bulan April tahun 2003 yang memegang posisi perdana menteri ini adalah Pak Pong saat ini posisi perdana menteri belum diganti oleh siapa pun. Supreme People’s Assembly Menurut konstitusi pada tahun 2009 SPA di Korea Utara ini merupakan bagian tertinggi kekuasaan negara. SPA ini terdiri dari deputi terpilih sesuai dengan prinsip universal. Baca Juga Sistem Pemerintahan Amerika SPA ini dipilih dan menjabat dalam kurun waktu 5 tahun. Tentu saja lembaga ini memiliki wewenang dalam negaranya. Nah, berikut beberapa wewenang SPA Mengamandemen, mengadopsi atau menambahkan konstitusi Menetapkan prinsip dasar kebijakan dalam dan luar negara Menyetujui UU yang diadopsi oleh presidium SPA, ketik SPA tidak sedang bersaing Memilih atau memberhentikan presiden yang menjabat dalam SPA Menunjuk perdana menteri, wakil ketua menteri dan anggota kabinet, atas rekomendasi perdana menteri. Dan masih banyak lagi. Nah, presidium atau pemimpin SPA ini juga memiliki wewenang dan tugasnya sendiri. Ya, tugas-tugas yang harus dijalankan adalah sebagai berikut Membahas dan mengadopsi draft rancangan UU Mengadakan sidang SPA Membahas dan menyetujui rencana pembangunan ekonomi, anggaran belanja negara dan mengajukan rencana penyesuaian Mengawasi ketaatan hukum oleh organ negara dan mengambil beberapa langkah yang relevan Membatalkan keputusan dan arahan dari badan-badan negara yang bertentangan dengan konstitusi, peraturan, UU dan keputusan SPA. Dan lain sebagainya. Keadaan Politik Korea Utara Sistem pemerintahan Korea Utara ini mencangkup partai politik, kondisi politik dan lain-lain. Nah politik negara ini berada dalam kerangka filosofi resmi negara. Ya, filosofi tersebut disebut dengan konsep Juche. Konsep tersebut diciptakan oleh Hwang Chang Yip dan kemudian dikaitkan dengan Kim II ini sebenarnya merupakan negara satu partai yang berada di bawah kediktatoran keluarga totaliter. Negara ini juga bisa disebut sebagai negara yang menganut sistem monarki absolut dengan pemimpinnya bernama Kim II Sung dan ahli warisnya sebagai penguasanya. Sistem politik negara ini dibangun atas dasar prinsip sentralitas. Sementara konstitusi Korea Utara menjamin perlindungan itu juga konstitusi ini mengawasi setiap kehidupan hanya itu saja, konstitusi Korea Utara juga mendefinisikan DPRK sebagai kediktatoran demokrasi rakyat lho. Sedangkan DPRK tersebut berada di bawah kepemimpinan partai buruh Korea yang diberikan supremasi hukum atas partai politik lainnya. Meski ketentuan konstitusi tersebut sebagai demokrasi, namun pada kenyataannya tidak demikian. Dalam praktiknya, pemimpin tertinggi yang bernama Kim Jong Un ini memegang kontrol mutlak atas pemerintahan dan juga sistem pemerintahan Korea Utara ini masih berantakan. Hal ini dikarenakan, banyaknya peraturan yang mengekang kegiatan masyarakat dan juga kehidupan masyarakatnya masih diawasi secara ketat. Baca Juga Sistem Pemerintahan Perancis Partai Politik Dan pemilihan Umum Menurut konstitusi yang ada, negara ini merupakan konstitusi republik demokratik. Majelis provinsi rakyat atau PPA dan SPA-nya dipilih dengan menggunakan pemilihan umum secara langsung dan rahasia. Hak pilih tersebut diberikan kepada warga yang sudah berumur 17 tahun atau lebih. Pada kenyataannya, pemilu di negara ini tidak kompetitif dan hanya memiliki satu calon kandidat pemimpin saja. Semua calon yang terpilih adalah anggota dari Front Demokratik untuk Reunifikasi Tanah partai kecil yang berada dalam koalisi tersebut adalah partai Demokrat Sosial Korea dan partai Cheondoischongu. Dalam setiap partai tersebut juga memiliki pejabat yang terpilih. WPK juga mengontrol langsung atas calon yang akan dipilih untuk pemilihan umum dari anggota dua partai tersebut. Ideologi Politik Pada awalnya negara ini telah mengambil langkah untuk mengisolasi diri dari sisa gerakan komunis dunia yang pernah saat ini negara Korea Utara menganut ideologi Juche yang bermakna ideologi kemandirian. Sebelum menganut ideologi Juche, negara ini sudah memiliki ideologi sendiri. Ya, ideologi tersebut adalah Marxisme saat itu, Marxisme Leninism merupakan ideologi resmi negara ini, tepatnya pada tahun 1972. Pada tahun 2009 konstitusi negara ini diubah lagi secara diam-diam. Menurut penelitian, pemerintahan telah menghapus referensi singkat ke komunisme tanpa sepengetahuan orang lain. Baca Juga Sistem Pemerintahan Singapura Pengembangan Politik dan Ekonomi Menurut sejarahnya, politik Korea Utara sudah didominasi oleh hubungan permusuhan dengan Korea Selatan. Selama perang dingin tersebut, negara ini bersekutu dengan Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok. Oleh karenanya, pemerintah Korea Utara melakukan investasi besar-besaran dalam militer, dan juga berharap agar negara ini bisa bersatu dan mengumpulkan kekuatan untuk mengusir serangan dari Korea Selatan dan Amerika Serikat. Setelah melakukan usaha mati-matian untuk mengusir serangan, negara ini kembali mengalami masalah. Ya, masalah tersebut adalah kondisi perekonomian yang menurun. Meski demikian, negara ini berhasil untuk mempertahankan kondisi ekonominya hingga keadaan membaik. Dan pada akhirnya negara ini pun berhasil mempertimbangkan reformasi ekonomi dan normalisasi hubungan internasional. Seperti itulah sistem pemerintahan Korea Utara yang perlu Anda ketahui. Dengan mengetahui sistem pemerintahan dan kondisi politik negara ini Anda bisa memiliki pengetahuan lebih luas. Selain itu, Anda juga bisa memberi tahu kepada siapapun yang menanyakannya. Entah itu teman, saudara ataupun keluarga. Semoga informasi ini berguna bagi Anda yang suka menggali ilmu dari berbagai negara. Tujuannya pembuatan makalah ini untuk menjelaskan tentang Kebijakan dari masa Kepemimpinan Kim Jong Un hingga beliau memimpin Korea Utara. Tidak hanya menjelaskan biografi nya saja namun juga dari gaya kepemimpinan nya Kim Jong Un sebagai Gaya Kepemimpinan Otoriter. Tidak hanya itu Korea Utara juga memiliki kebijakan Nuklir yang dimana mereka menunjukkan di negara Korea Utara jangan dianggap remeh.. Meskipun Korea Utara miskin namun negara ini memiliki aksi militer yang sangat kuat dan selalu menjadi sorotan dunia atas keberaniannya untuk melakukan aksi militer. Korea Utara juga dikenal dengan negara komunis dimana negara ini ditakuti dan dianggap berbahaya bagi pandangan dunia Internasional. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free GAYA KEPEMPINAN DAN KEBIJAKAN KIM JONG UN Oleh Mina Maharani 20210610020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jl. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, No telp +62-813169485 ABSTRAK Tujuannya pembuatan makalah ini untuk menjelaskan tentang Kebijakan dari masa Kepemimpinan Kim Jong Un hingga beliau memimpin Korea Utara. Tidak hanya menjelaskan biografi nya saja namun juga dari gaya kepemimpinan nya Kim Jong Un sebagai Gaya Kepemimpinan Otoriter. Tidak hanya itu Korea Utara juga memiliki kebijakan Nuklir yang dimana mereka menunjukkan di negara Korea Utara jangan dianggap remeh.. Meskipun Korea Utara miskin namun negara ini memiliki aksi militer yang sangat kuat dan selalu menjadi sorotan dunia atas keberaniannya untuk melakukan aksi militer. Korea Utara juga dikenal dengan negara komunis dimana negara ini ditakuti dan dianggap berbahaya bagi pandangan dunia Internasional. Kata Kunci Kepemimpinan, Memimpin, Kim Jong Un, Kebijakan Nuklir. A. PENDAHULUAN Negara adalah subyek terpenting dan memiliki keistimewaan daripada subyek yang lainnya par excellence hukum internasional. Hal ini tidak hanya disebabkan karena negara mampu memenuhi unsurunsur kriteria sebagai “international legal personalities”, namun juga karena disebabkan karena hak dan kewajiban yang diterima negara jauh lebih besar daripada subyek hukum internasional setelah negara. Yordan Gunawan, 2021, Hukum Internasional Sebuah Pendekatan Modern, LP3M UMY, hlm. 58 Konvensi Montevideo tentang Hak dan Kewajiban Negara, 1933 adalah sebagai berikut 1 Penduduk yang menetap 2 Wilayah definitif 3 Pemerintah Berdaulat; dan 4 Kapasitas untuk memiliki hubungan dengan negara lain. Kriteria yang ada dalam Konvensi Montevideo 1933 ini umumnya diterima sebagai persyaratan yang secara umum mencerminkan persyaratan kenegaraan pada hukum kebiasaan Utara yaitu salah satu negara sosialis yang menggunakan dasar-dasar ideologis komunis diambil dari historis dan diadopsi dari Uni Soviet yang menyebar lalu kemudian menjadi negara Rusia di tahun 1991. Diresmikannya Korea Utara menjadi Republik Demokratik Rakyat Korea yaitu merupakan salah satu negara yang berada di Asia Timur, meliputi setengah dari utara-Nya Semenanjung Korea. Ibukota Korut ialah Pyongyang dan sekaligus kota terbesarnya. Korea Utara juga termasuk salah satu negara yang menggunakan sistem otoriter, dipimpin oleh Kim Jong-Un. Sistem adalah suatu susunan atau dari bagian-bagian yang berkaitan disusun berdasarkan rencana untuk mencapai tujuan atau pola untuk mencapai tujuan secara keseluruhan. Hukum adalah sebuah sistem. Dengan kata lain, hukum adalah aturan kehidupan sosial yang merupakan suatu tatanan yang tersusun dari bagian-bagian yang saling berkaitan. Sebagai suatu sistem, komponen-komponen yang saling berhubungan, bagian-bagian, saling bergantung di seluruh organisasi yang terorganisir dan hubungan Internasional otoritarisme termasuk objek penting dikarenakan ada beberapa hal. Yang pertama yaitu, Otoritarianisme adalah suatu paham yang tidak sejalan dengan demokrasi untuk menjadikan mainstream ideologi. Lalu Yordan Gunawan, 2014, Transboundary Haze Pollution in the Perspective of International Law of State Responsibility, Jurnal Media Hukum, Vol 21, No 2, Yogyakarta. Sejarah Etnis Korea Utara, diakses pada tanggal 6 Juni 2022 diambil dari Yordan Gunawan, 2021, Introduction to Indonesian Legal System, Yogyakarta UMY Press, hlm. 10 yang kedua, Otoritarianisme ternyata sejalan dan mencakup suatu aspek yang sangat luas. Salah satunya terdapat di sektor ekonomi, sosial, keamanan dan militer. Dan yang terakhir, Otoriatarianisme terhubung melalui kepopularitasan seseorang figur yang cukup kuat didalam melaksanakan sebuah politik pemerintahan di suatu negara. Untuk sistem kepemimpinan kenbijakan negara yang menganut sistem kepemimpinan, maka sistem kepemimpinannya dapat berdampak pada pengambilan kebijakan yang RUMUSAN MASALAH Bagaimana kebijakan nuklir dan gaya kepimpinan Korea Utara pada waktu kepemimpinan Kim Jong Un? C. Tujuan Tujuannya saya membuat makalah ini ialah untuk menambah informasi kepada pembaca. Biografi Kim Jong Un, gaya kepemimpinan dan kebijakan nuklir. D. Biografi Kim Jong-Un Korea Utara dijabat oleh Kim Jong-Un sejak 17 Desember 2011. Selama masa jabatannya, beliau dijuluki sebagai "Penerus Agung" dari media pemerintah. Kim diharapkan menjadi pemimpin sebelum menjabat dan terus memimpin Korea Utara, kakeknya, dan keturunan ayahnya. Kim lahir pada tanggal 8 Januari tahun 1983, berdasarkan kalender Korea, dan pada tahun 1984, berdasarkan kalender Amerika Serikat. Beliau termasuk putra yang kedua dari pemimpin kedua Korea Utara yaitu Kim Anoraga Yogi Himawan, 2018, “Latar Belakang Pola Kepemimpinan Otoritarianisme Kim Jong-Un Tahun 2011-2016”, Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1, hlm. 1. Jong Il dan Ko Yong Hee. Ko Yong Hee merupakan seorang penyanyi opera, dan termasuk cucu pendiri negeri komunis, Kim Il Sung. Menurut beredarnya informasi dari media Jepang, Kim masuk di sekolah dekat Bern, Swiss dengan julukannya sebagai Chol Pak atau Pak Chol dari 1993 sampai 1998. Selanjutnya beliau memasuki disekolah negeri Liebefeld Steinhoelzli yang berada di Koeniz dengan julukan sebagai Pak Un di tahun 1998 hingga tahun 2000. Kim Jong-Un kemudian meneruskan pendidikan di sebuah sekolah Liebefeld Steinholzi di Koniz dari 1998 hingga 2000. Setelah itu beliau pulang ke Pyongyang dan melanjutkan kuliah pada Universitas Militer Kim Il Sung pada tahun 2002 hingga tahun 2007. Akhirnya Kim lulus menggunakan 2 gelar. Ketika Kim memasuki dewasa, dia mulai menemani sang ayah Kim Jong Il disaat pelaksanaan inespeksi militer. Dan juga beliau terlibat aktif pada 2 kelompok organisasi tinggi di Korea Utara, yaitu KWP Partai Buruh Korea, dan Biro Politik Jenderal militer Korut. E. PEMBAHASAN 1. Definisi Pemimpin dan Kepemimpinan Pemimpin memiliki arti tersendiri yaitu seseorang yang memiliki sesuatu kemampuan tersendiri dalam hal kegiatan suatu organisasi yang dapat membawa kegiatan tersebut terlaksana dengan lancar dan sesuai harapan yang diinginkan atau biasa juga disebut dengan pakar ahli “Kouzes” mengemukakan bahwa pemimpin merupakan suatu seseorang yang berani melangkah di dalam situasi apapun, yang mempunyai visi misi hidup yang jelas untuk menjadi panutan bagi semua orang. Tito Hilmawan Reditya, 2021, “Profil Pemimpin Dunia Kim Jong Un, Presiden Korea Utara”, diakses dari pada 12 Juni 2022, pukul Moore dan Malcolm, 2009, “Kim Jong-Un Profil Pemimpin Korea Utara”, diakses dari pada 12 Juni 2022, pukul Kartono , 2016, Pemimpin dan kepemimpinan , DepokRajagrafinda Persada , hal 87. Kepemimpinan yaitu suatu proses untuk mempengaruhi atau mengarahkan suatu aktivitas yang berkaitan sengan suatu pekerjaan dari suatu organisasi. Cleary juga berpendapat lain tentang suatu arti kepemimpinan yaitu suatu kecerdasan dimana seseorang dapat kelayakan untuk dipercayai yang memiliki tanggung jawab yang berani dan benar agar saat seseorang tersebut menjalankan sesuatu itu akan menjadikan suatu contoh yang baik atau contoh yang dapat ditiru untuk anggota kelompok lainnya. Setiap kepemimpinan telah dimiliki semua orang, Kepemimpinan tidak mengenal suatu genre yang artinya kepemimpinan itu terdapat di dalam diri semua orang yang mencakup Laki laki dan merupakan suatau kepemilikan yang dimiliki oleh seorang ayah, ibu, dan anak anak. Kepemimpinan merupakan suatu keluarga yang dimana memiliki bisnis dan komunitas. 2. Gaya Kepimpinan Kim Jong-Un Dimasa kepemimpinan Kim Jong-Un di tahun 2010 hingga saat ini, beliau menggunakan sebuah gaya kepemimpinan Authoritarian. Gaya kepemimpinan authoritarian yaitu gaya kepemimpinan seorang pemimpin dimana dia menitikpusatkan seluruh keputusan yang ia kehendaki secara utuh oleh dirinya sendiri. Selama masa kepemimpinan kim jong un ia menggunakan authoritarian atau yang biasa disebut juga otoritarinisme. Demi mepertahankan kekuasaannya kim jong un menggunakan gaya kepemimpinan ini dengan cara menyingkirkan pihak pihak yang beroposisi melalui partai 2020, “ Authoritarian Leadership Style Gaya Kepemimpinan Yang diapakai kim jong un”, Diakses dari Authoritarian Leadership Style Gaya Kepemimpinan yang Dipakai Kim Jong-un pada 19 juni pukul 1219. partai politik kepemerintahan korea utara. Tindakan yang dilakukan kim jong un dalam mepertahankan kempemimpinannya kim jong un, diantaranya a. Penyingkiran Pihak Oposisi Penyingkiran suatu pihak oposisi yaitu bagian dari upaya rezim untuk membangun suatu status quo. Dari upaya pemerintahan otoriter ini nantinya menjadi suatu kepemerintahan otoriter, seperti halnya Korut dimasa kepemimpinan Kim Jong-Un nantinya tidak akan lagi ada pihak yang melawan dominasi keperintahan tersebut. Dan pada akhirnya ini akan membentuk suatu totality under preasure, dimana suatu ketertiban sipil dengan kondisi tertib hukum akan tercapai. b. Tindakan melanggar HAM John locke berpendapat HAM merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu dimana itu adalah hak yang diberikan oleh tuhan kepada manusia, dan wajib dilindungi oleh korea utara juga terdapat HAM namun pada dasarnya HAM di korea utara sangatlah dikekang, yang dikemukakan oleh sejumlah pihak asasi manusia internasional. Di korea utara pelanggaran HAM telah menerapkan sutau aturan yang lumayan sulit bagi warga negara lain atau asing jika ingin memasuki wilayah negara tersebut, tidak hanya itu negara korea juga setiap saaat memantau atau mengawasi pergerakan yang mereka lakukan setiap harinya. Adapun peraturan suatu kebijakan dari pihak korea utara yakni warga negaranya tidak boleh meninggalkan korea utara, dari peraturan tersebut terdapat Ari Welianto, 2022, “Pengertian HAM menurut John Locke”, diakses dari pada 18 Juni 2022 pukul 2310. beberapa masalah yang timbul diantaranya pengungsi gelap dan pembelotan, namun disaaat masalah itu datang itu sudah menjadi suatu hal umum di kalangan mereka. Kantor pemerintah korea menyebutkan bahwa korut tidaklah memiliki suatu pelanggaran HAM dikarenakan mereka menganut sistem juche yang dimana di tentukan oleh sesama rakyat yang bekerja untuk melayani mereka dengan senang hati. Di dalam korea utara pelanggaran HAM telah dikecam di berbagai pihak, contohnya pihak Human rights watch, perserikatan bangsa bangsa dan amnesty internasional. c. Tindakan terhadap kontra demokrasi Yang dimaksud tindakan demokrasi yaitu suatu gagasan penyelenggara dari negara atau yang disebut juga dengan suatu pemimpin yang akan menjalankan politik sistem suatu pemerintah secara efisien. Demokrasi juga ialah suatu bentuk pemahaman yang dimana seorang rakyat memiliki kewajiban untuk memilih suatu keputusan terhadap undang undang atau memutuskan suatu perkara tentang pemilihan pemerintah pejabat. Pada masa kepemerintahan Kim Jong-Un di Korea Utara, beliau telah melaksanakan suatu pembangunan terhadap kepercayaan diri Jaechon. Semenjak beliau menjabat pengembangan informasi jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya yang dialami oleh komunisme pada masa era soviet. 3. Kebijakan nuklir di era kepemimpinan kim jong un Dinamika politik dimasa Kim Jong-Un di Korea Utara telah dihadapkan dengan isu nuklir. Isu nuklir ini dikarenakan korea utara telah berhasil mengembangkan suatu persenjataan secara terang terangan yang sebagaimana dapat digolongkan senjata pemusnah massal atau biasa disebut juga weapon of mass destruction, Senjata tersebut digolongkan kedalam sebuah bom hydrogen dan bom senjata nuklir tersebut itu dianggap sebagai sebuah bentuk gambaran dari keamanan Korea Utara, Tidak hanya itu di korea utara juga cukup ketat dalam hal memasuki wilayah, dan hanya terdapat sebagian orang saja untuk memasuki wilayah tersebut. Terkait masalah keamanan korea utara juga tidak sembarangan untuk memerintahkan semua masyarakat Korea Utara untuk tidak menyebrangi suatu wilayah tanpa adanya suatu persayaratan tertentu. Dapat diketahui walaupun mereka merupakan suatu negara yang terbilang negara yang tidak berkecukupan di semenanjung korea tetapi dalam aksi militernya Korea Utara selalu menjadi sorotan dunia. Atas sikap keberaniannya, negara tersebut disebut juga negara komunis dimana negara ini cukup ditakuti dan dianggap cukup membahayakan bagi dunia. Korea Utara juga telah sukses dalam peluncuran nuklir sejauh sampai km dan menyentuh sebuah pusat di Asia Timur Laut dan wilayah barat Laut Amerika Serikat. Pada kebijakan nuklir di Korea Utara juga memilki suatu dinamika yang kompleks jika dibandingkan dengan adanya nuklir yang terjadi di negara negara yang lain. Pada masa era nuklir Kim Jong Un ini di ketahui dapat diaplikasikan sebagai alat konfrontasi yang dapat digunakan sebagai memperkuat suatu posisi Korea Utara dalam melakukan tindakan balancing terhadap Amerika Serikat serta analisisnya. Dalam eksistensi Byongjine Line juga dapat mendorong suatu kelangsungan tes nuklir secara massal dan dimulai dari tahun 2013 sampai tahun 2017. Diplomasi dapat diciptakan bentuk nuklis massive yang dapat dianggap sebagai alat untuk pengancaman Kim Jong UN dalam “North Korean Nuclear Program How Advantages Is It” dalam , diakses pada 18 Juni 2022 pukul memperkuat suatu kedudukan di dalam Korea Utara yang selama ini cenderung dikucilkan dibandingkan negara yang lainnya. Terdapat beberapa percobaan peluncuran tes nuklir serta senjata missil sejak tahun 2013 sampai tahun 2017, Yaitu yang pertama percobaan nuklir 12 Februari 2013, yang katanya dianggap pelanggaran suatu perjanjian Vienna Convention terkait adanya kebijakan nuklir. Dan yang kedua yaitu meluncurkan suatu rudal ballistic missile yang secara berturut turut dilakukan dari tahun 2014 sampai 2015. Dan yang terakhir adalah kelanjutan tes yang berupa tes senjata nukllir Korea Utara yang dilakukan pada 6 Januari 2016. Tidak hanya itu pada percobaan nuklir tahun 2016 di Korea Utara justru membawa dampak positif di bidang ekonomi, Dan ini disebabkan oleh awal mendapatkan sanksi tegas yang diberikan dari Dewan Keamanan PBB. Sanksi yang diberikan berupa pengetataan ekspor dan impor. Pada saat itu bidang ekonomi di Korea Utara melonjak tinggi 3,9 % dan itu menjadi sebuah suatu pencapaian ekonomi tertinggi dan sempat mencapai 6,1% di tahun telah mendapatkan sanksi namun negara Korea Utara masih akan menggunakan nuklir sebagai penjaga kemanannya. Kim Jong Un berkata jika keamanan militer tanpa di adakannya nuklir itu hanya kan sia sia dan itu tidak akan memberikan pengaruh apa apa terhadap mata dunia internasioanal. Dan demikian pula, Senjata nuklir di korea utara telah diberdayakan untuk alat diplomasi yang sangat ampuh dan bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh negara tersebut, dan lebih khususnya untuk kepentingan yang sangat berguna di bidang keamanan dan ekonomi. Dilihat dari Dea Chadiza Syafina, 2018, "Pelukan Kim Jong-un & Moon Jae-in Buka Dapur Ekonomi Korea Utara", diakses di pada 18 Juni 2022 pukul era nya sekarang tampaknya Korea Utara telah berhasil dengan strategi yang dianggap nekat dan berbahaya namun telah mencapai national KESIMPULAN Perjalanan Kim Jong un sebagai pemimpin atau yang biasa disebut presiden di Korea Utara dari tahun 2011 sampai saat ini tidaklah mudah, Terdapat beberapa konflik atau isu terkait nuklir di negara tersebut sampai diberikan sebuah sanksi. Namun Kim Jong un tidak pernah goyah dan tetap semanagat akan tekadnya yang kuat untuk sebuah peluncuran kulir yang berhasil yang dapat mengubah ekonomi di negara tersebut menjadi membaik. Dengan gaya kepemimpinan seorang Kim Jong un yang dikenal Otoriter, itu akan menjadi ciri khas dan berbeda di kalangan negara lainnya. Dia juga mampu menjadikan negaranya menjadi lebih baik terutama di bidang keamanan yang menjadikan negaranya tersebut sangat aman dan ketat. Prilla Marsingga, Jurnal Hukum Proliferasi Nuklir Korea Utara Penangkalan dan Diplomasi Kekerasan, Volume IV Desember 2014, hlm. 2. DAFTAR PUSTAKA Yordan Gunawan, 2021, Hukum Internasional Sebuah Pendekatan Modern, LP3M UMY, hlm. 58 Yordan Gunawan, 2014, Transboundary Haze Pollution in the Perspective of International Law of State Responsibility, Jurnal Media Hukum, Vol 21, No 2, Yogyakarta. Yordan Gunawan, 2021, Introduction to Indonesian Legal System, Yogyakarta UMY Press, hlm. 10 Anoraga Yogi Himawan, 2018, “Latar Belakang Pola Kepemimpinan Otoritarianisme Kim Jong-Un Tahun 2011-2016”, Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1, hlm. 1. Kartono , 2016, Pemimpin dan kepemimpinan , DepokRajagrafinda Persada , hal 87. Prilla Marsingga, Jurnal Hukum Proliferasi Nuklir Korea Utara Penangkalan dan Diplomasi Kekerasan, Volume IV Desember 2014, hlm. 2. Tito Hilmawan Reditya, 2021, “Profil Pemimpin Dunia Kim Jong Un, Presiden Korea Utara”, Diakses pada 12 juni 2022, Profil Pemimpin Dunia Kim Jong Un, Presiden Korea Utara Halaman all - Moore dan Malcolm, 2009, “Kim Jong-Un Profil Pemimpin Korea Utara”, diakses pada 12Juni2022, 2020, “ Authoritarian Leadership Style Gaya Kepemimpinan Yang diapakai kim jong un”, Diakses pada 19 Juni 2022 Authoritarian Leadership Style Gaya Kepemimpinan yang Dipakai Kim Jong-un Sejarah Etnis Korea Utara, diakses pada tanggal 6 Juni 2022, Ari Welianto, 2022, “Pengertian HAM menurut John Locke”, Diakses pada 18 Juni “North Korean Nuclear Program How Advantages Is It”, Diakses pada 18 Juni 2022, Dea Chadiza Syafina, 2018, "Pelukan Kim Jong-un & Moon Jae-in Buka Dapur Ekonomi Korea Utara", Diakses pada 18 Juni 2022, ResearchGate has not been able to resolve any citations for this Haze Pollution in the Perspective of International Law of State ResponsibilityYordan GunawanYordan Gunawan, 2014, Transboundary Haze Pollution in the Perspective of International Law of State Responsibility, Jurnal Media Hukum, Vol 21, No 2, to Indonesian Legal SystemYordan GunawanYordan Gunawan, 2021, Introduction to Indonesian Legal System, Yogyakarta UMY Press, hlm. 10Profil Pemimpin Dunia Kim Jong Un, Presiden Korea UtaraTito Hilmawan RedityaTito Hilmawan Reditya, 2021, "Profil Pemimpin Dunia Kim Jong Un, Presiden Korea Utara", Diakses pada 12 juni 2022, Profil Pemimpin Dunia Kim Jong Un, Presiden Korea Utara Halaman all Jong-Un Profil Pemimpin Korea UtaraMalcolm Moore DanMoore dan Malcolm, 2009, "Kim Jong-Un Profil Pemimpin Korea Utara", diakses pada 12Juni2022, m-Jong-un-a-pr Leadership Style Gaya Kepemimpinan Yang diapakai kim jong 2020, " Authoritarian Leadership Style Gaya Kepemimpinan Yang diapakai kim jong un", Diakses pada 19 Juni 2022 Authoritarian Leadership Style Gaya Kepemimpinan yang Dipakai Kim Jong-un

korea utara mengembangkan paham